Kolonialisme adalah penguasaan oleh suatu negara atau bangsa atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan mencari keuntungan besar di daerah/ negara lain.
a. Kekalahan orang-prang Nasrani dalam perang Salib ketika melawan bangsa Turki
b. Keinginan untuk mendapatkan sumber rempah-rempah sehingga dapat memperoleh dengan harga murah
c. Semboyan 3 G ( Gold, Glory, Gospel ), yaitu keinginan untuk mencari kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama nasrani
d. Ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah mata angin
e. Ditemukannya bahan peledak yang dapat digunakan sebagai senjata
A. Kolonialisme dan Imperialisme Portugis di Nusantara
Kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia dipelopori oleh Bartolomeus Diaz, penjelajah Portugis pertama kali yang terdampar di Tanjung Harapan ( Afrika selatan ) pada tahun 1486. Penjelajahannya dilanjutkan oleh Vasco De Gama yang berhasil mendarat di Calicut, India pada tahu 1498. Kemudian dilanjutkan kembali oleh Alfonso de Al Buquerque yang berhasil mendarat di Malaka pada tahun 1511. Pada tahun 1512 para pelaut Portugis berhasil mendarat di Maluku sumbernya rempah-rempah. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku tidak melalui jalur perdagangan di Nusantara, karena orang-orang Portugis mengalami kekalahan ketika menghadapi pasukan Demak yang dipimpin oleh Faletehan.
Penjelajahan Portugis diikuti oleh bangsa lainnya, seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Tujuan utama mereka melakukan penjelajahan samudera adalah mencari sumber rempah-rempah , karena rempah-rempah yang sangat dibutuhkan bangsa Eropa, namun harga rempah-rempah di Eropa sangat mahal setelah berakhirnya perang Salib dan ditutupnya kota perdagangan utama di Bizantium ( Konstantinopel ) oleh bangsa Turki pada tahun 1453.
Pada tahun 1521 penjelajah Spanyol berhasil mendarat di kep. Masava , Fillipina di bawah pmpinan Magelheins dan Sebasatian Del Cano setelah mengarungi samudera Atlantik dan samudera Pasifik. Namun Magelheins tewas di kepulauan tersebut. Keberhasilan Orang-orang Spanyol di Fillipina mereka telah membuktikan bahwa bumi itu benar-benar bulat. Perjalanan pulang tidak kembali kea rah timur, melainkan kea rah barah, sehingga Sebastian Del Cano dkk, orang yang pertama berhasil mengelilingi bumi.
Antara Portugis dan Spanyol bersaing untuk mendapatkan wilayah Maluku dan Fillipina , guna menghindari perang maka kedua negara tersebut mengadaka perundingan yang dikenal dengan Perundingan Saragosa dan Tordesillas. Kesepakatan yang dicapai dalam perundingan tersebut adalah Wilayah Fillipina menjadi wilayah kekuasaan Spanyo, sedangkan wilayah Maluku menjadi wilayah kekuasaan Portugis. Untuk memperkuat kedudukannya maka Portugis membangun benteng pertahanan yang di Ternate, namun tidak bertahan lama karena dikalahkan oleh raja Ternate yang bernama Sultan Baabullah. Akhirnya orang-orang Portugis menetap di Timor Timur hingga tahun 1976. Selain kekalahannya dari Sultan Baabullah mereka meninggalkan Ternaten juga disebabkan adanya pedagang-pedagang Belanda yang telah berhasil mendapatkan sumber rempah-rempah.
B. Kolonialisme dan Imperialisme Belanda di Nusantara
Kedatangan orang-rang Belanda di Indonesia dipelopori oleh Cornelis de Houtman, yang mendaratkan 4 buah kapalnya di pelabuhan Banten pada tahun 1596. Namun mengalami kegagalan dalam menjalin kerja sama dengan kerajaan setempat . Pada tahun 1598 Belanda mengirimkan ekspedisinya kembali dibawah pimpinan Yacob Van Neck, dan kerajaan Banten menyambut dengan baik karena sedang bermusuhan dengan para pedagang Portugis yang telah banyak merugikan pedagang-pedagang Banten. Sebab pelabuhan Malaka telah dikuasai oleh Portugis.
Pada tanggal 20 Maret 1602 Orang-orang Belanda di Indonesia mendirikan kongsi dagang yang dikenal dengan VOC ( Verenigde Oast Compagnie ), Tujuan didirikan VOC antara lain :
a. Mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk membiaya perang melawan Spanyol.
b. Melindungi para kongsi dagang Belanda dari kongsi dagang negara lain
c. Menghindari persaingan tidak sehat sesama pedagang Belanda.
d. Memperkuat kedudukannya di daerah jajahan
Agar dapat memperoleh keuntungan besar maka VOC mendapatkan hak-hak istimewa ( hak ekstirpasi ) dari pemerintah Belanda antara lain :
a. VOC memiliki kebebasan mencetak uang sendiri tanpa harus mendatangkan dari pemerintah Belanda
b. VOC memiliki kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan setempat
c. VOC dapat membentuk tentara sendiri di daerah jajahan serta mengadakan perang.
d. Melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di daerah jajahan, semua hasil rempah rempah harus dijual kepada kongsi dagang Belanda
Dengan adanya kebijakan di atas maka kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara banyak dirugikan, karena VOC membeli rempah-rempah dengan harga yang murah. Sehingga timbul perlawanan terhadap VOC di berbagai daerah, sepertai halnya. Perlawanan Sultan Nuku ( Tidore ), Perlawanan Sultan Agung , perlawanan sultan Hassanudin ( Makasar ), dan Perlawanan Untung Surapati. Karena banyak mengalami kerugian. Beberapa faktor yang menyebabkan kerugian VOC antara lain :
1. Korupsi yang dilakukan oleh para pegawai VOC
2. Banyaknya biaya untuk perang menghadapi perlawanan rakyat di daerah jajahan
3. Persaingan dari kongsi dagang lainnya , seperti : Inggris, Portugis, dan Spanyol
4. Biaya operasiona VOC sangat besar, karena wilayah yang dikuasainya sangat luas.
C. Kolonialisme dan Imperialisme Inggris di Nusantara
Pada taun 1808 Belanda dikuasai oleh Perancis sehingga secara tidak langsung Indonesia berada dibawah pengaruh imperialisme Perancis . Indonesia diperintah oleh Gubernur Jendral Daendeles ( 1808-1811 ). , Karena dinilai terlalu keras dalam menjalankan pemerintahan maka ia diganti oleh Jendral Jansens. Dalam masa pemerintahannya ia menghadapi situasi sangat sulit, yaitu dengan datangnya pasukan Inggris.
Pada tanggal 3 Agustus 1811 Angkatan Laut Inggris di bawah pimpinan Lord Minto muncul di Banten, dengan tegas meminta kepada Jansens agar menyerahkan pulau Jawa kepada pihak Inggris melalui perjanjian Tuntang pada tahun 1811 . Isi perjanjian Tuntang antara lain :
a. Seluruh kekuatan militer Belanda yang berada di kawasan Asia Tenggara harus diserahkan kepada Inggris
b. Utang pemerintah Belanda tidak diakui oleh Inggris
c. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.
Kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles (1811-1816 ) menjadi Gubernur di Indonesia Mewakili raja muda Lord Minto. Raffles memerintah di Indonesia selama 5 tahun. Walaupun hanya 5 tahun Raffles banyak mengadakan perubahan ekonomi terutama dalam hal perpajakan, antara lain :
a. Segala bentuk penyerahan wajib dan kerja paksa dihapuskan
b. Peranan bupati sebagai pemungut penyerahan wajib dihapuskan , dan sebagai gantinya adalah mereka dijadikan sebagai aparat pemerintah yang bertanggung jawab kepada pemerintah
c. Pemerintah Inggris merupakan satu-satunya pemilik tanah
Keuntungan rakyat dengan adanya perpajakan yang dilakukan oleh Raffles antara lain :
1. Rakyat mendapat kebebasan menanam tanaman yang menguntungkan sesuai dengan ketrampilan
2. Rakyat membayar sewa tanah sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa khawatir adanya pungutan liar atau pemerasan
3. Rakyat akan tergerak untuk terus meningkatkan hasil pertaniannya, karena akan dapat meningkatkan kehidupannya.
Bagi Inggris sendiri dengan adanya perpajakan memberikan keuntungan, antara lain : Pemerintah akan mendapatkan pendapatan secara tetap dan terjamin dan dengan meningkatkan hasil panen dapat meningkatkan perolehan pajak dari masyarakat. Jasa Raffles terhadap bangsa Indonesia antara lain :
a. Indonesia diperkenalkan sistem perpajakan ( Landrent System )
b. Ditemukan bunga terbesar di dunia , yaitu bunga Rafflesia di Bengkulu
c. Rencana pembangunan Kebun Raya Bogor, untuk melindungi tanaman langka di dunia.
Ketika Perancis mengalami kekalahan dari pada tahun 1816 maka pemerintahan Inggris di Indonesia dikembalikan kepada Belanda dengan ditandatangani Perjanjian London. Dengan demikian Indonesia dijajah oleh Inggris selama 5 tahun.
II. Pengaruh kebijakan pemerintah kolonial terhadap kehidupan ekonomi rakyat di berbagai daerah
A. Kebijakan Pemerintah Kolonial
1. Masa Pemerintahan Daendels (1808-1811 )
Ia memerintah atas rekomendasi Napoleon Bonaparte, karena Belanda berada di bawah kekuasaan Perancis. Kebijakan yang dilakukan antara lain :
a. Merombak sistem pemerintahan feudal menjadi pemerintahan Barat modern
b. Menjadikan para penguasa wilayah seperti bupati, dan bangsawan lainnya menjadi pegawai pemeritah kolonial
c. Membagi pulau jawa menjadi 9 perfektur
d. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan
e. Membangun pelabuhan dan kapal-kapal baru
f. Memperbanyak prajurit dan peningkatan gaji serta kesejahteraannya di Hindia Belanda
g. Menjadikan Batavia sebagai pusat pemerintahan
h. Membentuk pengadilan keliling dan pengadilan untuk kaum pribumi
i. Memberantas korupsi dan menghapus kontingentel ( penyerahan wajib )
j. Menyederhanakan upacara –upacara di keratin Yogyakarta dan Surakarta.
B. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Hindia Belanda ( 1816 – 1900 )
Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Belanda mengundang reaksi keras dari kalangan Belanda sendiri, yaitu dari kaum liberalis Belanda. Mereka berkeyakinan bahwa tanah jajahan akan memberikan keuntungan kepada negeri induk apabila urusan ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah kolonial hanya mengawasi jalannya pemerintahan dan memungut pajak tidak perlu mencampuri urusan perdagangan. Pada tahun 1819 pemerintah Belanda memilih kebijakan dari politik liberal yang dipimpin oleh Gubernur Jendral Van der Capellen. Pada tahun 1830 kebijakan politik liberal banyak mengalami hambatan oleh karena itu kebijakan politik liberal diubah menjadi politik konservatif.
Keuangan negeri Belanda benar-benar mengalami kekosongan setelah menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, dan perang menghadapi Belgia yang ingin memisahkan diri dari Belanda. Atas usul dari kelompok Konservatif di negeri tersebut bahwa untuk menutup kekosongan kas negara dapat ditempuh dengan cara mengambil kekayaan alam sebanyak-banyaknya dari daerah jajahan yang laku di pasaran Eropa, salah satunya adalah rempah-rempah yang banyak dihasilkan di Indonesia. Kemudian Belanda menerapkan politik Cultuur Stelsel. Langkah-langkah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan politik tersebut, antara lain :
a. Mengadakan perjanjian dengan penduduk agar mereka menyediakan lahan untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa
b. Tanah yang ditanami tanaman perkebunan tidak lebih dari seperlima tanah milik penduduk
c. Tanah yang ditanami tanaman perkebunan dibebaskan dari pajak
d. Hasil tanaman harus diserahkan kepada pemerintah Belanda.
e. Kegagalan panen menjadi tanggung jawab pemerintah Belanda.
f. Mereka yang tidak memiliki tanah harus bekerja pada perkebunan milik Belanda.
Dalam pelaksanaannya Sistem Cultuur Stelsel banyak mengalami penyimpangan dari ketentuan di atas seperti : tidak adanya perjanjian terhadap para pemilik tanah. Lebih dari seperlima tanah penduduk yang dijadikan tanah perkebunan milik pemerintah kolonial.Tanah yang telah ditanami perkebunan milik pemerintah kolonial tetap dikenai pajak. Kegagalan panen tetap ditanggung sendiri oleh para petani. Penyimpangan–penyimpangan tersebut dilakukan secara paksa kepada para penduduk, sehingga Cultuur sering disebut sistem tanam paksa.
Disamping melaksanakan Cultluur stelsel pada masa pemerintah Van den Bosch juga mengadakan pembaharuan, antara lain :
a. Dibangunnya jalan raya dari Anyer ( ujung barat p. Jawa ) sampai Panarukan ( ujung timur p. Jawa ) sepanjang 100 km. Tujuan dibangunnya sarana di atas adalah untuk mempermudah pengangkutan hasil bumi dari Indonesia. Agar tidak banyak memakan biaya maka pembuatan jalan dan jembatan menggunakan tenaga penduduk pribumi dengan kerja paksa ( rodi ).
b. Membangun pelabuhan di Banten , Semarang, Gresik, dan Tuban dan kota-kota strategis lainnya.
Namun dalam prakteknya tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Tanah yang diserahkan kepada pemerintah Belanda lebih dari seperlimanya. Petani bekerja di perkebunan pemerintah Belanda lebih dari 60 hari, dan petani masih harus membayar pajak pada tanah perkebunan yang dijadikan sebagai lahan perkebunan milik Belanda. .Gubernur Jendral Van den Bosc memerintah dengan keras, sehingga penduduk di pulau Jawa banyak yang menderita bahkan mati kelaparan. Tidak ada lagi perlawanan terhadap penjajah Belanda. Karena tidak ada lagi pemimpin yang cakap dan tangguh. Karena pelaksanaan Cultuur stelsel banyak dilakukan dengan paksaan , maka sistem Cultuur Stelsel sering dinamakan sistem Tanam Paksa . Dengan adanya Cultuur Stelsel menimbulkan dampak sebagai berikut :
- Rakyat pribumi yang kelaparan dan mengalami kematian karena hasil pertanian tidak memadai akibat sebagian besar lahan pertanian digunakan sebagai lahan perkebunan milik pemerintah. Negeri Belanda menjadi kaya raya termutama golongan Konservatif yang memegang pemerintahan
- Di negeri Belanda golongan Konservatif mendapat kritikan pedas dari golongan Liberal, agar pemerintah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat pribumi . Golongan Liberal mengajukan pada pemerintah Belanda agar mau memperbaiki nasib bangsa Indonesia karena telah berjasa terhadap bangsa Belanda.
Pada tahun 1870-an Cultuur stelsel tidak lagi memberi keuntungan besar bagi Belanda karena banyaknya lahan perkebunan milik pemerintah yang dirusak dan dibakar oleh penduduk pribumi. Oleh karena itu pemerintah menyetujui usul Golongan Liberal agar Cultuur stelsel dihentikan dan diubah menjadi Politik pintu terbuka yaitu Belanda memberikan kesempatan kepada pengusaha asing di Eropa untuk menanamkan usahanya di Indonesia.
Pada tahun 1880 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Koeli Ordonantie, yaitu Undang Undang yang mengatur hubungan kerja antara kaum buruh dengan pengusaha yang menguntungkan pengusaha asing yang menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian diterapkan Poenali Sanctie ( sangsi berat yang dikenakan pada para pekerja yang melarikan diri dari tempat kerjanya ).
Tokoh liberal yang yang menentang sistem tanam paksa adalah Van der Pute, Edward Douwes Dekker, dan Baron van Houvel.
C. Politik Etis ( 1900 – 1942 )
Dinamakan Politik Etis ( politik Balas Budi ) karena untuk memperbaiki nasib bangsa Indonesia yang sangat menderita akibat adanya sistem tanam pakas. Dipelopori oleh Van de Venter terdiri dari 3 kebijakan, antara lain : Edukasi ( pendidikan ), Irigasi ( pengairan ), dan Emigrasi ( transmigrasi ) ke luar Jawa, terutama Sumatera. Dalam pelaksanaannya ternyata menyimpang dari tujuan kebijakan tersebut.
Sekolah-sekolah didirikan di Indonesia hanya menampung orang-orang keturunan Belanda dan golongan priyayi saja. Adapun masyarakat umum hanya sampai kelas 3 SR ( Sekolah Rakyat ). Sekedar untuk bisa membaca dan menulis, sehingga dapat membantu pekerjaan administrasi pemerintah. Pengairan dibangun bukan untuk mengairi sawah-sawah petani, melainkan untuk mengairi perkebuhan-perkebunan milik pemerintah Hindia Belanda. Transmigrasi pun hanya untuk mencukupi kebutuhan pengusaha asing yang membuka usahanya di Sumatera. Adapun upah kaum transmigran sangat kecil, sehingga kaum transmigran menjadi sangat menderita. Politik pintu terbuka dan politik Etis ternyata belum mampu memperbaiki nasib bangsa Indonesia, karena dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang Belanda di Indonesia.
Pengaruh Politik Etis bagi bangsa Indonesia :
a. Bangsa Indonesia mulai mengenal membaca dan menulis
b. Munculnya kaum terpelajar dari kalangan priyayi yang akan menjadi motor pelopor pergerakan nasional di Indonesia .
c. Dengan adanya Irigasi bangsa Indonesia mulai mengenal sistem pertanian modern
d. Penyebaran penduduk ke Sumatera dapat mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa.
D. Pengangruh Positif adanya Kebijakan Kolonial di berbagai daerah di Indonesia antara lain :
1. Bidang agama :
a. Berkembangnya agama Kristen Katolik yang dibawa oleh bangsa Portugis, terutama di daerah Maluku dan Nusa Tenggara
b. Berkembangnya agama Kristen Protestan yang dibawa oleh para zending Belanda , yaitu kaum misionaris yang bertugas mengembangkan agama Kristen Protestan
2. Bidang Seni dan kebudayaan :
a. Pakaian barat ( stelan jas untuk laki-laki dan rok untuk perempuan )
b. Kebenaran didasarkan pada rasio ( akal pikiran ) tidak hanya sekedar keyakinan
c. Kerja keras, disiplin kerja yang tinggi
d. Paham individualisme yang berkembang di masyarakat perkotaan
e. Arsitektur barat (pembangunan jalan, jembatan, rel kereta api , bangunan rumah )
3. Bidang pendidikan
a. Jenjang pendidikan atau tingkatan pendidikan terbagi menjadi : pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi, dimana sebelumya dalam bentuk pesantren
b. Diperkenalkan berbagai ilmu pengetahuan , semula hanya ilmu agama dan keyakinan
4. Bidang hukum dan pemerintahan
a. Pembentukan Volcksraad ( Badan Perwakilan Rakyat ), bagian dari pemerintahah demokrasi
b. Penyusunan pemerintahan sentralisasi
c. Pemberian nama jabatan dalam organisasi pemerintahan,
d. Mendirikan perguruan tinggi dan badan pengadilan negeri
E. Pengaruh negatif adanya Kebijakan Kolonial di berbagai daerah di Indonesia antara lain :
1. Penderitaan bangsa Indonesia berkepanjangan
2. Budaya pesta dan mabok-mabokan
3. Politik devide et impera memperlemah persatuan dan kesatuan bangsa
4. Hilangnya tradisi dan seni budaya yang telah mengakar dan turun-temurun
5. Terkurasnya kekayaan alam Indonesia oleh kaum penjajah
III. Perlawanan Kerajaan dan Rakyat di Berbagai Daerah terhadap Pem. Kolonial
A. Perlawanan Terhadap Portugis
1. Perlawanan Kerajaan Demak,
Kedudukan Portugis di Melaka menjadi penghalang para pedagang Islam sehingga timbul kebencian bagi kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Begitu juga sebaliknya bahwa kerajaan Islam di Nusantara juga menjadi penghalang bagi Portugis untuk dapat melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Kerajaan Demak merupakan kerajaan besar besar di Jawa menjadi salah satu penghalang Portugis menguasai perdagangan. Hal ini dibuktikan dengan kekalahan armada Portugis yang dikalahkan oleh pasukan Demak dibawah pimpinan Faletehan dalam pertempuran di Jayakarta. Namun tentara Demak juga tidak mampu mengusir Portugis dari Malaka Serangan Demak ke Malaka juga digagalkan oleh Portugis, bahkan pimpinan tentara Demak Adipati Unus ( Pangeran Sabrang Lor ) gugur dalam pertempuran melawan Portugis di Malaka. Untuk menghindari kekuatan Portugis di Malaka jalur perdagangan dialihkan dari pantai sebelah timur Sumatera ke sebelah barat Sumatera.
2. Perlawanan Kerajaan Ternate
Alasan Ternate mengadakan serangan terhadap Portugis adalah monopoli perdagangan rempah-rempah oleh Portugis membuat penderitaan rakyat Ternate dan Portugis ikut campur tangan masalah pemerintahan di Ternate. Semula perlawanan dilakukan oleh Sultan Hairun, namun mengalami kekalahan dan terbunuh. Perlawanan dilanjutkan oleh puteranya yang bernama Sultan Baabullah pada tahun 1575. Ia berhasil menduduki benteng Portugis dan mengusirnya dari Ternate. Sejak saat itu Portugis tidak punya kekuasaan lagi di Ternate dan pindah ke Timor Timur hingga tahun 1976.
3. Perlawanan Kerajaan Aceh
Perlawanan Aceh terhadap Portugis muncul sejak masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah, sebab-sebabnya antara lain:
a. Portugis merupakan saingan kuat bagi Aceh dalam perdagangan di kawasan Selat Malaka
b. Portugis memiliki kepentingan menyebarkan agama Kristen ( Katolik ), sedangkan Aceh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Untuk mengalahkan Portugis Aceh minta bantuan dari Kerajaan Demak dan kerajaan Islam lainnya di Nusantara, termasuk kerajaan Johor, Malaysia. Pada masa pemerintahan Sultan Iskanda Muda tahun 1607 – 1616 Aceh menyerang Portugis namun tidak berhasil, Perjuangannya dilanjutkan puteranya yang bernama Sultan Iskandar Tani, ia juga tidak mampu mengusir Portugis dari Malaka. Sepeninggal Sultan Iskandar Tani maka Aceh menjadi kerajaan yang lemah. Dalam perlawanan ini tidak ada yang kalah ataupun menang. Aceh tidak mampu mengusir Portugis dari Malaka , sebaliknya Portugis juga tidak mampu mengalahkan Aceh.
0 Comments