ORDE BARU - REFORMASI
3.11. Mengevaluasi perkembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia
4.11. Mengolah informasi tentang pekembangan kehidupan politik dan ekonomi Bangsa Indonesia pada masa Orde Baru sampai dengan awal Reformasi, serta peranan mahasiswa dan pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia
Adalah surat yang ditandatangani oleh Presiden Sukarno ditujukan kepada Letjen Suharto agar mengambil langkah-langkah guna mengamankan negara yang kondisi politiknya terus memburuk yang disebabkan oleh adanya berbagai aksi karena pemerintah tidak bertindak tegas terhadap PKI. Kesatuan aksi yang dipelopori mahasiswa, pelajar dan pemuda mengadakan demonstrasi hingga sampai di depan istana. Para demonstran membentuk kesatuan aksi, antara lain :
1. KAMI ( Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia )
2. KAPPI ( Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia )
3. KAPI ( Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia )
4. KABI ( Kesatuan Aksi Buruh Indonesia )
5. KASI ( Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia )
6. KAWI ( Kesatuan Aksi Wanita Indonesia )
7. KAGI ( Kesatuan Aksi Guru Indonesia ).
Kesatuan aksi bersama partai politik dan organisasi masa bergabung dan membentuk suatu barisan yang dinamakan Front Pancasila. Tuntutan mereka semula agar PKI dibubarkan, karena telah berbuat makar dan merongrong kewibawaan Pancasila. Kemudian bertambah menjadi 3 tuntutan, yang dikenal dengan Tritura, yaitu : Bubarkan PKI, Retooling Kabinet dan Turunkan harga.
Alasan mereka mengajukan 3 tuntutan kepada pemeritah selain keganasan PKI juga banyak orang-orang PKI yang duduk Kementrian dan jabatan penting lainnya, diambah memburuknya perekonomian akibat embargo ekonomi dari PBB. Aksi demonstrasi terus bergerak di jalan-jalan terutama di Jakarta. Untuk menghadapi aksi demonstrasi atas usul Subandrio dibentuk barisan Sukarno, namun berhasil digagalkan oleh TNI. Untuk mengatasi keadaan presiden melakukan perombakan kabinet menjadi kabinet Dwikora pada tanggal 24 Februari 1966 yang disebut kabinet 100 menteri. Kebijakan pemerintah tidak menyurutkan gelombang aksi demonstrasi, karena masih banyak orang-orang PKI yang duduk sebagai menteri. Aksi besar-besaran dilakukan di depan istana pada tanggal 11 Maret 1966 untuk menggagalkan pelantikan kabinet 100 menteri yang tidak diterima rakyat. Salah seorang mahasiswa dari UI yang bernama Arif Rahman Hakim gugur dalam aksi demonstrasi. Dan ia mendapat penghargaan sebagai pahlawan Ampera.
Pada tanggal 11 Maret 1966 muncul pasukan tak dikenal di sekitar istana dan aksi besar-besaran ketika sedang dilaksanakan Sidang Kabinet, menyebabkan suasana menjadi sangat mencekam. Presiden menyerahkan sidang kepada Waperdam (Wakil Perdana Menteri) II Leimena untuk melanjutkan sidang sedangkan presiden bersama Waperdam III meninggalkan istana menuju istana Bogor. Tiga perwira Angkatan Darat yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud menghadap presiden setelah mendapat izin dari Letjen Suharto selaku Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban). Tujuan tiga orang tersebut adalah melaporkan keadaan di Jakarta semakin tidak menentu dan dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu yang ingin tampil sebagai pemimpin untuk mempengaruhi presiden agar mau mengambil kebijakan yang dapat menguntungkan seseorang.
Mengingat kondisi presiden yang semakin lemah karena usia. Presiden tidak mampu lagi mengatasi keadaan tersebut. Oleh karena itu beliau membuat surat perintah (Supersemar) yang isinya menugaskan kepada Letjen Suharto selaku Pangkopkamtib (Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban) untuk mengambil tindakan demi keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila. Surat inilah yang diharapkan oleh Letjen Suharto, sebab dengan surat tersebut beliau mempunyai kewenangan untuk mengambil tidakan, tidak peduli siapa yang akan dihadapinya. Karena perintah presiden adalah, perintah dari Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata yang harus dipatuhi oleh anak buah. Secara hukum ia berhak mengangkat dan memberhentikan menteri maupun perdana menteri, serta membubarkan PKI yang menjadi tuntutan masyarakat.
Sehari setelah mendapat Supersemar, pada tanggal 12 Maret 1966 Letjen Suharto segera memenuhi tuntutan rakyat, mengambil tindakan tegas membukarkan PKI dan menyatakan sebagai organsisasi terlarang beserta ormas-ormasnya. Karena telah menghianati Pancasila dan bangsa Indonesia. Kemudian pada tanggal 18 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dicurigai terlibat dalam G.30/S. 1965 dan dilanjutkan pembersihan lembaga-lembaga negara dari unsur-unsur PKI. Tidak lagi terjadi aksi demonstrasi karena 2 dari tiga tuntutan rakyat telah dipenuhi. Adapun perekonomian akan membaik secara bertahap setelah keadaan negara stabil dan aman. Keberhasilan Letjen Suharto telah memberikan simpati kepada rakyat dan melanjutkan pemerintahan dan mengembalikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar setelah beberapa tahun terseret dalam kehidupan komunis yang tidak menentu. MPRS pun mengeluarkan ketetapan untuk mendukung Supersemar agar memiliki kekuatan hukum, yaitu dengan dikeluarkannya Tap. No. IX/MPRS/1966. Dan pembubaran PKI diperkuat dengan Tap. No. XXV/MPRS/1966.
Dengan dikeluarkannya Supersemar maka lahirlah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara baru yang dikenal dengan Orde Baru serta mengakhiri pemerintahan Demokrasi Terpimpin yang telah banyak mengalami penyimpangan. Dinamakan Orde Baru karena :
1. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan negara, yang dilaksanakan di atas kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
2. Tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa , dan negara yang diletakkan pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945
3. Merupakan koreksi total terhadap penyelewengan di segala bidang pada masa lampau dan berusaha kembali menyusun kekuatan bangsa dan negara untuk menumbuhkan stabilitas nasional dalam mempercepat pembangunan bangsa .
Selain pengertian di atas Orde Baru bisa juga disebut sebagai Orde Pancasila, Orde Konstitusional, Orde Pembangunan.
B. Keadaan Ekonomi, Politik pada Masa Orde Baru
Keadaan ekonomi Indonesia berangsur-angsur membaik seiring dengan perbaikan di bidang politik dan keamanan. Penyimpangan dan kelemahan yang terjadi pada masa Demokrasi tertpimpin diperbaiki, sehingga terbentuk kehidupan bernegara yang kondusif untuk membangun. Pemerintah membuka kembali politik luar negeri bebas aktif yang sempat terputus pada masa Demokrasi Terpimpin dan berusaha melaksanakan politik luar negeri tersebut yang sebenarnya. Yaitu bebas artinya bangsa Indonesia bebas mengadakan hubungan iplomatik dengan negara manapun tanpa adanya ikatan tertentu, dan tidak memihak pada salah stu Blok dalam perang dingin. Aktif artinya Bangsa Indonesia ikut berperan aktif memelihara perdamaian dunia dan membantu negara-negara yang ingin melepaskan diri dari penjajahan.
Politik luar negeri yang baru harus diarahkan pada kepentingan nasional, seperti yang dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :
1. Melidungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejateraan umum
3. Mencerdaskan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif diawali dengan :
1. Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 setelah keluar pada tanggal 1 Januari 1965
2. Normalisasasi hubungan diplomatik dengan Malaysia setelah terputus akibat konfrontasi
3. Pembentukan kerja sama ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967
4. Kerja sama internasional lainnya, tergabung dalam organisasi GNB, OPEC, OKI, APEC dsb.
Pembangunan Nasional Berencana
Adalah pembangunan di segala bidang yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan dapat menyentuh seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, menggunakan perencanaan dan tahapan-tahapan sehingga dapat diketahui perkembangannya tahap demi tahap. Pembangunan Nasional tertuag dalam Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Hal ini perlu diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat agar ikut berperan aktif dalam pembangunan. Keberhasilan pembangunan bukan merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab seluruh bangsa Indonesia.
Tahapan pembangunan pada masa Orde Baru dikelompokkan menjadi :
1. Pembangunan jangka pendek, yaitu pembangunan yang dilaksanakan dalam kurun waktu kurang satu tahun
2. Pembangunan jangka menengah, yaitu pembangunan yang dilaksanakan tiap lima tahun sekali
3. Pembangunan jangka panjang, yaitu pembangunan yang dilaksanakan 25 – 30 tahun.
Program pembangunan berkesinambungan, artinya program dan hasil pembangunan antara tahap yang satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkelanjutan. Walaupun terjadi pergantian pemerintah tetap pelaksanaan program pembangunan yang telah ada, sehingga hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan bersama oleh bangsa Indonesia.
Pembangunan jangka panjang akan berhasil baik apabila para pelaksana dan pemegang kebijakan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan bangsa tanpa terikat oleh kepentigan partai atau golongan. Orde Baru telah berhasil melaksanakan program pembangunan yang telah diamanatkan UUD 1945, yaitu Petita demi Pelita hingga sampai Pelita yang ke VI, hasil yang dicapai antara lain :
1. PELITA I : 1 April 1969 – 31 Maret 1974 , menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian
2. PELITA II : 1 April 1974 – 31 Maret 1979 , menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku
3. PELITA III : 1 April 1979 – 31 Maret 1984 , menitik beratkan pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi.
4. PELITA IV : 1 April 1984 – 31 Maret 1989 , menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan swasembada pangan dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri sendiri, baik industri berat maupun industri ringan.
5. PELITA V : 1 April 1989 – 31 Maret 1994 , menitik beratkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan swasembada pangan dan meningkatkan hasil produksi pertanian lainnya serta sektor industri yang menghasilkan barang ekspor, menyerap tanaga kerja, industri yang mengolah hasil pertanian serta industri yang menghasilkan mesin-mesin industri.
6. PELITA VI : 1 April 1994 – 31 Maret 1999, menitik beratkan pada penataan industri nasional, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prasyarat terbentuknya masyarakat industri
Hasil-hasil pembangunan yang berhasil dicapai pada masa Orde Baru antara lain :
1. Terciptanya swasembada pangan, namun ketika terjadi krisis kembali mengalami penurunan di bidang perekonomian
2. Peningkatan hasil produksi dari segala bidang
3. Listrik masuk desa
4. Pembangunan waduk-waduk dan sarana irigasi lainnya
5. Pembangunan perumahan rakyat (rumah susun, RSS, Real Estate, dsb)
6. Peningkatan ekspor non migas
7. Meningkatnya sarana pendidikan dan kesempatan belajar melalui wajar dikda (wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun)
8. Stabilitas nasional yang mantap (tidak banyak kerusuhan, rakyat hidup tenang dan damai)
9. Pembangunan terprogram melalui PELITA, dan hasilnya sesuai dengan program.
Karena keberhasilannya dalam pembangunan maka presiden Suharto mendapat sebutan sebagai Bapak Pembangunan. Keberhasilan pembangunan pada masa Orde Baru juga tidak lepas dari adanya stabilitas politik, ekonomi , dan sosial.
C. Runtuhnya Kekuasaan Orde Baru
Orde Baru telah melaksanakan program-programnya hingga mampu bertahan sekitar 32 tahun, kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan baik, begitu juga stabilitas politik ekonomi dan pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Perjalanan sejarah Orde Baru yang panjang, Indonesia dapat melaksanakan pembangunan dan mendapat kepercayaan dari dalam maupun luar negeri. Rakyat Indonesia yang menderita sejak tahun 1960- an dapat meningkat kesejahteraannya. Akan tetapi keberhasilan pembangunan pada waktu itu tidak merata karena terjadi kesenjangan sosial ekonomi yang mencolok antara si kaya dan si miskin. Sebagai kekuatan utama Golkar Orde Baru ingin mempertahankan kekuasaannya terus menerus dengan berbagai cara, antara lain :
1. Menetapkan bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk MPR. Sebab tidak ada pembatasan masa jabatan presiden, walaupun setiap lima tahun diadakan Pemilihan presiden
2. Memberikan kursi untuk ABRI di MPR tanpa melalui PEMILU
3. Jajaran pemerintah dan PNS menjadi Kekuatan utama Golkar
4. Nepotisme, yaitu keluarga dan kerabat pemerintahan duduk dalam struktur pemerintahan dan DPR, serta instansi penting lainnya.
Namun di balik itu semua tersembunyi kelemahan, mereka yang telah duduk sebagai perencana dan pelaksana pembangunan tidak dapat terkontrol dari luar, karena pergantian pemerintahan diatur sedemikan rupa sehingga terjadi pembohongan publik. Pembangunan yang berjalan baik di lapisan masyarakat bawah menyebabkan masyarakat tidak peka terhadap peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi. Begitu juga para perencana dan pemerintah lengah bahwa di balik keamanan dan stabilitas nasional ternyata bersembunyi musuh dalam selimut. Lawan-lawan politik pemerintah mencari saat yang tepat untuk bisa menjadi pemenang dalam demokrasi kepemimpinan. Krisis ekonomi dunia telah berimbas pada perekonomian nasional di Indonesia. Kebohongan publik terbongkar dengan ketidak mampuan pemerintah menghadapi dan menanggulangi krisis ekonomi. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan lawan politik pemerintah Orde Baru untuk menggulingkannya.
Sebeb-sebab runtuh dan berakhirnya tatanan Orde Baru antara lain :
1. Praktek KKN yang telah berlangsung lama pada birokrasi pemerintahan
2. Pergantian pemerintahan yang kurang sehat, yaitu tidak pernah mengalami pergantian presiden walaupun telah dilaksanakan Pemilu setiap lima tahun sekali
3. Krisis ekonomi dunia
4. Krisis politik dan kepercayaan
5. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
D. Krisis Ekonomi dan Gerakan Reformasi
Hasil Pemilihan Umum 1997 yang dimenangkan Golkar dan menguasai DPR dan MPR banyak mengandung unsur nepotisme. Terpilihnya Jenderal Purnawirawan Soeharto sebagai Presiden RI banyak mendapat reaksi masyarakat. Sedangkan pembentukan Kabinet Pembangunan VII dianggap berbau Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN). Pemerintah banyak mengeluarkan uang dana untuk Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) sehingga beban pemerintah sangat berat. Dengan demikian kondisi ekonomi di Indonesia semakin parah. Melihat kondisi bangsa Indonesia yang merosot di berbagai bidang tersebut maka para mahasiswa memelopori demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah Orde Baru dengan menentang berbagai praktek korupsi, kolusi nepotisme (KKN). Kemarahan rakyat terhadap pemerintah memuncak pada bulan Mei 1998 dengan menuntut diadakannya reformasi atau perubahan di segala bidang baik bidang politik, ekonomi maupun hukum. Gerakan reformasi ini merupakan gerakan untuk menumbangkan kekuasaan Orde Baru yang telah mengendalikan pemerintahan selama 32 tahun.
Pada awal Maret 1998 Kabinet Pembangunan VIII dilantik, akan tetapi kabinet ini tidak membawa perubahan ke arah kemajuan. Oleh karena itu rakyat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan baik bidang politik, ekonomi, hukum maupun sosial budaya. Pada awal Mei 1998 mahasiswa memelopori unjuk rasa menuntut dihapusnya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat kemananan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cidera dan bahkan tewas. Di antara mahasiswa Trisakti yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidhin Royan.
Pada tanggal 13-14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massa dengan membakar pusat-pusat pertokoan dan melakukan penjarahan. Pada tanggal 19 Mei 1998 puluhan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/ MPR. Mereka menuntut Soeharto turun dari jabatan presiden akan tetapi Presiden Soeharto hanya mereshufle kabinet. Hal ini tidak menyurutkan tuntutan dari masyarakat. Pada tanggal 20 Mei 1998 Soeharto memanggil tokoh-tokoh masyarakat untuk memperbaiki keadaan dengan membentuk Kabinet Reformasi yang akan dipimpin oleh Soeharto sendiri. Tokoh-tokoh masyarakat tidak menanggapi usul Soeharto tersebut. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyerahkan kekuasaannya kepada wakilnya, B.J. Habibie. Selanjutnya B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden RI menggantikan Soeharto. Berakhirnya kekuasaan Orde Baru ditandai dengan turunnya Suharto sebagai presiden.
Pada masa pemerintahan B.J. Habibie kehidupan politik mengalami perubahan, kebebasan berserikat telah dibuka terbukti banyak berdiri partai politik. Pada bulan November 1998 dilaksanakan Sidang Istimewa MPR yang menghasilkan beberapa keputusan di antaranya adalah tentang pelilihan umum secepatnya. Selanjutnya Pemilihan Umum setelah berakhirnya Orde Baru dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1998 yang diikuti oleh 48 partai politik. Pada Pemilu kali ini suara terbanyak diraih oleh Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP). Terpilih sebagai ketua MPR adalah Amin Rais, dan Ketua DPR Akbar Tanjung. Dalam Sidang Umum MPR yang dilaksanakan pada bulan Oktober 1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI dan Megawati Sukarno Putri sebagai Wakil Presiden. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak berlangsung lama dan diwarnai pertentangan dengan lembaga legislatif. Karena keadaan dianggap membahayakan keselamatan negara maka MPR mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 21 Juli 2001. Hasil sidang tersebut memutuskan memberhentikan Presiden Abdurrahman sebagai Presiden dan melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden Indonesia. Masa jabatan Presiden Megawati Soekarnoputri hingga pemilihan umum yang direncanakan pada tahun 2004.
Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri didampingi oleh Hamzah Haz yang terpilih sebagai voting (pemungutan suara). Pada tahun 2004 selain diadakan Pemilu untuk memilih wakil-wakil Rakyat, bangsa Indonesia juga baru pertama kali mengadakan Pemilihan presiden secara langsung. Calonnya antara lain :
1. Susilo Bambang Yudoyono
2. Megawati Sukarnoputri
3. Wiranto
4. Amin Rais
5. Hamzah Haz
Dan yang terpilih adalah pasangan Susilo Bambang Yudoyono dengan Yusuf Kala. Pemilihan presiden berlangsung 2 putaran, karena putaran pertama pada bulan Juli 2004 belum ada calon yang mengumpulkan suara lebih dari 50 %. Agar dapat memenuhi syarat maka pada putaran kedua bulan September 2004 hanya 2 orang calon presiden yang dipilih, yaitu Susilo Bambang Yudoyono dengan Megawati, dan Susilo Bambang Yudoyono bersama Yusuf Kala terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2004 dilantik sebagai presiden yang ke-6.
E. Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru
1. Kelebihan Pemerintahan Orde Baru
Berkat berbagai kebijakan tersebut kondisi negara pada masa orde baru perlahan mulai menemukan makna orde baru yaitu dengan adanya perbaikan di berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan orde baru antara lain :
a. Angka Gross Domestik Produk Indonesia secara perkapita meningkat hingga lebih dari 1000%. Sebelumnya angka Gros Domestik produk perkapita hanya mencapai 70 dolar pada tahun 1968, dan meningkat menjadi 1000 persen pada 1996 hingga lebih dari 1.565 dolar Amerika.
b. Sukses program Keluarga Berencana dengan slogan “Dua Anak Cukup”
c. Kesukses program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat
d. Sukses swasembada pangan sehingga kebutuhan pangan rakyat tercukupi
e. Sukses pada pencanangan program Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita)
f. Terwujudnya situasi keamanan di dalam negeri dengan stabil
g. Berhasil mensukseskan program nasional Gerakan Nasional Orangtua Asuh (GN-OTA)
h. Berhasil melaksanakan Gerakan Wajib Belajar 6 tahun bagi anak usia sekolah
i. Menurunnya angka pengangguran dengan membuka banyak lapangan kerja
2. Kelemahan Pemerintahan Orde Baru
Akan tetapi sebagaimana lazimnya suatu kebijakan juga memiliki dua sisi berupa kelebihan dan kekurangan orde baru, terutama karena masih adanya penyimpangan pada masa orde baru yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun kekurangan yang dirasakan pada masa pemerintahan orde baru antara lain :
a. Berkembangnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme
b. Pembangunan yang dilakukan di Indonesia ternyata tidak merata di setiap daerah misalnya Aceh dan Papua yang tidak tersentuh pembangunan
c. Timbul pemberontakan karena kesenjangan proses pembangunan tersebut
d. Semakin meningkatnya kesenjangan sosial di masyarakat
e. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non pribumi
f. Pengekangan kebebasan pers sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa orde baru. Pers pada masa reformasi lebih bebas dan tidak lagi dikekang.
g. Sistem birokrasi yang negatif semakin berkembang. Sistem ini yang dikenal dengan istilah ‘Asal Bapak Senang’ menjadi ciri orde baru yang diingat sampai sekarang bahkan sulit dihapus dari kebiasaan
h. Sistem keamanan menggunakan kekerasan yang ditandai dengan peristiwa penembakan misterius bagi mereka yang dianggap menentang pemerintah dan memakan banyak korban tidak bersalah
i. Kekayaan negara banyak dikuasai dan dieksploitasi oleh pihak swasta
j. Kalangan tentara diikutsertakan untuk mengurusi politik negara, dan lain sebagainya
k. Kekuasaan satu pihak atau Presiden yang terus berkelanjutan dan termasuk otoriter tanpa adanya tanda – tanda peralihan kekuasaan
l. Adanya program transmigrasi yang ditetapkan pemerintah dan menimbulkan kecemburuan penduduk setempat karena para transmigran diberikan tunjangan yang cukup besar pada tahun – tahun pertamanya. Sementara penduduk setempat tergusur dan tida mendapatkan imbalan apapun.
Segala kelebihan dan kekurangan orde baru tersebut membuat masyarakat yang tadinya merasa nyaman mulai terusik terutama karena berbagai kekurangan dalam sistem pemerintahan yang terjadi. Terutama dengan segala peristiwa yang terjadi dan ketidakbebasan mengungkapkan pendapat. Masyarakat mulai menuntut adanya perubahan kepemimpinan dan sistem pemerintahan yang akan membawa angin segar bagi Indonesia. Terlebih lagi saat itu Indonesia juga sedang mengalami krisis ekonomi yang terjadi sebagai imbas dari krisis ekonomi Asia. https://sejarahlengkap.com/indonesia/kemerdekaan/pasca-kemerdekaan/kelebihan-dan-kekurangan-orde-baru.
Walaupun Orde Baru telah berlalu, kita tetap menyadari akan kelebihan dan kekurangan. Marilah sebagai bangsa yang besar kita bisa mempelajari sejarah dan peristiwa masa lalu secara bijaksana. Prestasi-prestasi dan keberhasilan masa lampau harus kita hargai dan pertahankan, kelemahan – kelemahan yang ada harus kita perbaiki sehigga kita benar-benar akan menjadi bangsa yang besar.
0 Comments