|
Kabinet yang memerintah pada masa Demokrasi Liberal antara lain :
1. Kabinet Natsir (6 Sept. 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet
Natsir gagal menyelesaikan masalah Irian Barat, kemudian jatuh setelah
mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan
Pemerintah tentang DPRD dan DPRDS.
2. Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952)
Jatuhnya kabinet Sukiman disebabkan ia mengadakan kerja sama dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi dan militer.
3. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 3 Juni 1953)
Kabinet
Wilopo mendapat sebutan sebagai Zaken Kabinet karena para menteri
terdiri dari para ahli di bidangnya. Kabinet ini mengalami tantangan
berat, yaitu dengan adanya gerakan separatisme di berbagai daerah. Dan
yang paling berat adalah peristiwa Tanjung Morawa paa tanggal 17 Oktober
1952 yg menyebabkan kabinet tersebut jatuh.
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1 Agustus 1953 – 24 Juli 1955)
Jatuhnya kabinet Ali disebabkan karena adanya perseteruan antara PNI dengan NU dimana NU menarik diri dari koalisinya.
5. Kabinet Burhanudin (12 Agustus 1955 – Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (24 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
7. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 10 Juli 1959)
Kabinet
Juanda seperti halnya Kabinet Wilopo, yaitu Zaken Kabinet. Ia
mencanangkan progran kerjanya yang dinamakan Panca Karya. Kabinet ini
menjadi demisioner setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
B. Konferensi Asia Afrika, 18-24 April 1955
Indonesia
menjadi penyelenggara KAA di Bandung merupakan pretasi gemilang, di
saat kehidupan politik dan ekonomi masih masih belum tertata namun mampu
menghimpun bangsa –bangsa Asia dan Afrika.
Dasar pertimbangan diselenggarakan KAA di Bandung, antara lain :
1. Benua Asia dan Afrika mempunyai ciri geografis yang hampir sama
2. Bangsa Asia dan Afrika mempunyai persamaan nasib, yaitu sama-sama menjadi daerah jajahan bangsa Barat (imperialis Eropa)
3. Perdamaian dunia terganggu dengan adanya perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni S ovyet.
4. Sengketa antar negara di kawasan Asia , antara lain :
- RRC dengan Taiwan tentang pulau Queens
- India dengan Pakistan masalah perbatasan di Kashmir
- Korea Utara dengan Korea selatan masalah perbatasan
- Vietnam utara dengan Vietnam Selatan masalah ideologi
5. PBB sering tidak mampu mengatasi sengketa antar negara
6. Negara-negara di Asia yang sudah merdeka masih dihadapkan pada masalah-masalah politik, ekonomi, dan sosial
Sebelum dilaksanakan KAA terlebih dulu diadakan Konferensi Pendahuluan, yang diadakan 2 kali yaitu di Colombo (Konferensi
Panca Negara I) dan Konferensi di Bogor (Konferensi Panca Negara II).
Masing masing konferensi dihadiri oleh delegasi lima negara sponsor,
yaitu : India, Indonesia, Pakistan , dan Burma (Myanmar). Konferensi
Pancanegara II di Bogor pada tanggal 28- 31Desember 1954 menetapkan
tujuan diselenggarakan KAA yang akan diselenggarakan di Bandung. Tujuan KAA antara lain :
1. Memajukan kerja sama antar negara di Asia dan Afrika
2. Meninjau masalah sosial, ekonomi, dan kebudayaan
3. Memecahkan masalah kedaulatan, rasialisme, dan kolonialisme
4. Memperkuat kedudukan dan perangan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam usaha perdamaian dunia.
Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika di Bandung, pada tanggal 18 – 24 April 1955, pada masa pemerintahan PM Ali Sastroamijoyo I. dihadiri oleh 29 negara yang terdiri: dari 5 negara Sponsor (India, Indonesia, Pakistan, Sri Lanka, dan Birma/Mynmar).
18 negara dari Asia (Fillipina, Thailand, Kamboja, Laos, RRC, Jepang,
Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Nepal, Afganistan, Iran, Irak, Saudi
Arabia, Syria, Yordania, Liibanon, Turki, dan Yaman. 6 negara dari
Afrika antara lain : Mesir, Sudan, Libia, Liberia, Etiopia, Pantai Emas,
Pantai Emas (Ghana).
Keputusan yang diambil dari KAA, antara lain :
1. Memajukan kerja sama bangsa-bangsa Asia dan Afrika dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan
2. Menuntut kemerdekaan atas Aljazair, Tunisia, dan Maroko
3. Menentang Rasdiskriminasi (perbedaan warna kulit ) dan kolonialisme
4. Menuntut pengembalian Irian Barat kepada Indonesia dan Aden kepada Yaman.
5. Ikut aktif dalam mengusahakan dan memeilihara perdamaan dunia.
Selain menetapkan keputusan di atas KAA juga menghasilkan 10 prinsip berbangsa dan bernegara. Yang dikenal dengan Dasa Sila Bandung
Dasa Sila Bandung :
1. Menghormati hak azasi manusia sesuai dengan azas dan tujuan yang termuat dalam piagam PBB
2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa
3. Mengakui persamaan ras semua bangsa baik besar maupun kecil
4. Tidak melakukan intervensi / campur tangan dalam negeri negara lain
5. Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif
6. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain
7. Tidak melakukan ancaman terhadap negara lain
8. Menyelesaian segala perselisihan internasional secara damai sesuai piagam PBB
9. Memajukan kepentingan bersama dan bekerja sama
10. Menghormati hukum dan kewajiban internasional
|
Pengaruh positif diselenggarakannya Konferensi Asia-Afrika, antara lain :
1. Berkurangnya ketegangan dunia akibat adanya perang dingin antara Blok Barat dengan Blok Timur
2. Australia dan Amerika Serikat mulai menghapus ras diskriminasi (perbedaan warna kulit )
3. Belanda kebingungan menghadapi bangsa Afro Asia di forum PBB
4. Perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan Irian Barat mendapat dukungan bangsa-bangsa Asia-Afrika.
5. Pengaruh KAA
a. Bagi Indonesia :
1) Bagi Indonesia perjuangan pembasan Irian Barat mendapat dukungan dari bangsa-bangsa Asia dan Afrika
2) Pelaksanaan politik luar negeri Bebas-Aktif, Indonesia tidak berpihak pada salah satu blok yaitu Blok Barat dan Blok Timur
b. Bagi negara di Asia dan bagi dunia antara lain :
1) Perjuangan bangsa-bangsa Asia untuk memperoleh kemerdekaan bagi bangsa yang belum merdeka
2) Meningkatkan kedudukan bangsa-bangsa Asia-Afrika dalam percaturan politik dunia
3) Munculnya kerja sama dan hubungan yang baik antar negara Asia dan Afrikan di bidang ekonomi, sosial dan budaya
4) Ketegangan dunia berkurang
5) Australia dan Amerika Serikat mulai menghapus politik diskriminasi ras
6) Negara-negara imperialis dan kolonialis mulai meninggalkan daerah jajahannya
Arti Penting Konferensi Asia Afrika di Bandung, antara lain :
1. Merupakan cetusan rasa setia kawan dan kebangunan bangsa Asia Afrika untuk bersatu
2. Menjadikan penengah antara Blok Barat dengan Blok Timur
3. Merupakan pendorong perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika yang belum merdeka
4. Runtuhnya imperialisme Barat di Asia dan Afrika
5. Mengilhami berdirinya Gerakan Non Blok
C. Pemilihan Umum (Pemilu) I tahun 1955
Pada
mada pemerintahan perdana menteri Burhanudin Harahap baru dapat
menyelenggarakan PEMILU yang pertama kali, guna memilih wakil-wakil
rakyat sebagai wujud pelaksanaan demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan dua tahap yaitu :
1. Tanggal. 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR
2. Tanggal. 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante
PEMILU
tersebut diikuti oleh banyak partai, denga partai besar yang mengikuti
pada saat itu adalah PNI, Masyumi, PKI , NU. Berdasarkan perolehan suara
pada pemilu 1955 partai yang mendapat suara terbesar adalah sebagai
berikut : - Partai Nasional Indonesia (PNI) 9.070.218. ...
- Masyumi. 7.789.619. ...
- Nahdlatul Ulama (NU) 6.989.333. ...
- Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.232.512. ...
- Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.059.922. ...
- Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 988.810. ...
- Partai Katolik. ...
- Partai Sosialis Indonesia (PSI)
DPR
dan Dewan Konstituante hasil Pemilu I tidak mampu melaksanakan tugasnya
dengan baik, karena masing-masing anggota hanya mengutamakan
kepentingan partainya. Pada tahun 1959 Dewan Konstituante tidak mampu
menyusun UUD sebagai pengganti UUDS, setiap persidangan tidak pernah
mencapai kata sepakat. Bahkan makin lama anggota yang hadir tidak
memenuhi kuorum untuk memutuskan suatu ketetapan. Perpecahan antar
partai di DPR dan Dewan Konstituante semakin jelas, hal tersebut
menjadikan ancaman bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu Presiden
Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekritnya guna
menyelamatkan negara.
D . Masa Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1965 )
1. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Dekrit
adalah keputusan presiden tanpa persetujuan DPR yang mempunyai kekuatan
hukum sama dengan Undang Undang apabila negara dalam keadaan bahaya.
Alasan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 antara lain :
1. Kegagalan Dewan Kosntituante menyusun UUD sebagai pengganti UUD S yang berlaku sejak tahun 1950
2. Negara dalam keadaan bahaya, akibat perselisihan antar partai di tubuh DPR maupun Dewan Konstituante.
Presiden Sukarno
menganjurkan kepada Dewan Konstituante agar kembali kepada UUD 1945,
beliau juga mencanangkan Demokrasi Terpimpin guna menghindari
perpecahan, yaitu sebuah demokrasi yang dipimpin oleh dasar negara
Pancasila dan UUD 1945. Artinya segala kebijakan pemerintahan dan
kehidupan bernegara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya banyak mengalami penyimpangan.
Isi Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 :
1. Berlakunya kembali UUD 1945 dan sebagai pengganti UUDS
2. Dewan Konstituante dibubarkan, karena selama 4 tahun tida mampu menyusun UUD
3. Akan segera dibentuk MPRS dan DPAS
|
2. Penyimpangan yang terjadi pada masa Demokrasi Terpimpin, antara lain :
a. Pada
tahun 1960 DPR dibubarkan oleh Presiden dan diganti dengan DPRGR,
karena PR menolak anggaran yang diajukan presiden
b. Disyahkannya ajaran NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis), untuk mewujudkan persatuan bangsa
c. Pidato Presiden yang berjudul Manipol disyahkan sebagai GBHN oleh MPRS
d. Ir. Sukarno diangkat sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS pada tahun 1962
e. Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada tahun 1964 -1965
f. Indonesia keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965
g. Indonesia masuk kelompok negara NEFO ( New Emerging Forces )
h. Adanya Poros Jakarta – Peking
i. Adanya politik mercusuar, yaitu mengadakan proyek-proyek raksasa saat perekonomian rakyat sedang sangat sulit
j. Pembetukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).
MPRS dibentuk berdasarkan Penpres No. 2 tahun 1959, para anggota ditunjuk dan diangkat oleh Presiden dengan sejumlah persyaratan , antara lain :
a. Setuju kembali kepada UUD 1945
b. Setia kepada perjuangan RI, dan
c. Setuju kepada Manifesto Politik, yang saat itu ditentukan oleh Presiden
d. Keanggotaan MPR terdiri dari 61 anggota DPR, 94 Utusan Daerah, dan 200 dari Wakil Golongan.
3. Pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR
DPR
hasil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden karena menolak RAPBN tahun
1960 yang diajukan oleh Prediden. Presiden kemudian mengeluarkan Penpres
yang isinya tentang pembubaran DPR dan pembentukan DPRGR. Karena yang menentukan Presiden maka DPRGR akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan Presiden. Tugas utama DPRGR antara lain :
a. Melaksanakan Manifesto Politik
b. Mewujudkan amanat penderitaan rakyat
c. Melaksanakan Demokrasi Terpimpin
4. Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
DPAS dibentuk oleh Presiden berdasarkan Penpres no. 3 tahun 1959. Ketiga
lembaga tinggi negara (MPRS, DPRGR, dan DPAS) merupakan bentukan
Presiden, secara tidak langsung maka lembaga-lembaga tersebut
kedudukannya berada di bawah Pemerintah. Dengan demikian tidak ada lagi
lembaga negara yang bisa mengawasi dan mengendalikan jalannya
Pemerintahan. Demokrasi yang diharapkan berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 tidak dapat terwujud lagi, berubah menjadi Demokrasi Terpimpin.
DPAS sendiri mengusulkan agar Pidato Presiden yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” ditetapkan sebagai GBHN yang disebut Manifesto Politik Republik Indonesia.
5. Pembentukan Kabinet Kerja
Tanggal
9 Juli 1959, Presiden membentuk kabinet Kerja, karena tidak ada lagi
Wakil Presiden . Presiden mengadakan jabatan Menteri pertama serta
menunjuk Ir Juanda untuk memegang jabatan tsb. Drs. Moh. Hatta
mengundurkan diri sebagai Wapres pada tanggal 1 Desember 1956.
E. Ulasan Materi
Uraian di atas bukan hanya kabar berita yang dibaca dan dibiarkan begitu saja, tetapi
merupakan sebuah pembelajaran yang sangat berharga bagi bangsa
Indonesia sekarang. Kita patut mengapresiasi para pemimpin kita
terdahulu, dimana beliau telah menunjukkan pengalaman dan kemampuannya
bagaimana cara mengelola negara yang besar. Peristiwa- peristiwa
tersebut telah menguji para pemimpin kita terdahulu, bagaimana beliau
bekerja keras menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia
adalah bangsa yang besar, bangsa yang mampu memimpin dunia, bangsa yang
mampu menggalang perdamaian dunia.
Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955 menunjukkan bahwa Indonesia yang baru merdeka sudah mampu menggalang perdamaian dunia. Bangsa-bangsa di Asia dan
Afrika dibuat kagum dan hormat pada Indonesia, meskipun saat itu
keadaan ekonomi dan politik dalam negeri belum stabil. Mereka yang hadir
kagum pada Indonesia yang memiliki kekayaan alam, budaya, keaneka
ragaman suku, bangsa, agama, bahasa, yang tersebar di kepulauan
nusantara tetapi dapat bersatu, bandingkan dengan negara lain. Semua itu
berkat kegigihan dan kesabaran para pemimpin kita terdahulu.
Di
balik kesuksesan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA), pada
masa Demokrasi Liberal juga terdapat peristiwa kelabu, yang menghambat
pembangunan karena ulah para oknum yang hanya mengutamakan kepentingan
pribadi atau golongannya saja. Banyaknya partai politik yang tumbuh pada
masa demokrasi Liberal, mereka lupa dengan tugas utamanya, yaitu
membangun negara. Mereka berebut kekuasaan, untuk mendapat keuntungan
partainya, sehingga dalam kurun waktu 9 tahun terjadi pergantian kabinet
sebanyak 7 kali. Mustahil sebuah pemerintahan dalam setahun dapat
membangun negara dengan baik. Di balik itu semua masih ada peristiwa
yang lebih memperihatinkan, yaitu adanya pemberontakan di berbagai
daerah karena ketidakpuasan dengan pemerintahan yang ada, bahkan ada
beberapa pemberontakan yang ingin memisahkan diri dari pangkuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti halnya RMS, DI/TII.
Ketidakstabilan
politik turut mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti
halnya krisis politik, dan krisis ekonomi. Ketidakmampuan Dewan
Konstituante membuat UUD sebagai pengganti UUDS menunjukkan bahwa krisis
politik sudah sangat berat, sehingga Presiden Sukarno mengeluarkan
Dekritnya pada tanggal 5 Juli 1959 untuk menyelamatkan negara. Namun
dengan dicanangkannya Demokrasi Terpimpin pun belum mampu mengatasi
masalah, bahkan krisis ekonomi semakin berat. Dan puncak krisis ditandai
dengan adanya peristiwa G.30.September 1965. Krisis politik dan ekonomi
yang sangat berat dimanfaatkan PKI untuk mengubah ideology Pancasila
menjadi komunis.
Meskipun
kondisi politik dan ekonomi masih memprihatinkan, bangsa Indonesia
masih mampu menorehkan prestasi dan menunjukkan kepada dunia
internasional bahwa Indonesia bukan bangsa yang lemah. Hal itu terbukti
Indonesia ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Non Blok pada tahun 1961,
sebagai upaya menggalang perdamaian dunia guna menghadapi perang dingin
antara Blok Barat dengan
Blok Timur. Prestasi lainnya adalah Indonesia sukses menjadi tuan rumah
ASEAN Games pada tahun 1962, yaitu pesta olah raga terbesar di kawasan
benua Asia.
Dapat
ditarik kesimpulan meskipun bangsa Indonesia mengalami berbagai
peristiwa sebagai ujian selama Demokrasi Liberal dan Demokrasi terpimpin
antara tahun 1950 hingga tahun 1966 antara lain: kondisi politik,
ekonomi yang belum stabil, gangguan keamanan, pemberontakan, penyelenggaraan
PEMILU, KAA, Gerakan Non Blok. Dan ujian yang paling berat adalah
terbunuhnya perwira AD dalam peristiwa G.30.S/PKI tahun 1965. Dengan
berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 dalam kesatuan NKRI,
Indonesia mampu menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari luar
maupun dari dalam. Bahkan menunjukkan kebesarannya pada dunia
internasonal melalui Konferensi Asia Afrika dan penyelenggaraan ASEAN
GAMES.
Sebagai
penerus kita patut berbangga dan meneladani keberanian dan kehebatan
para pemimpin kita saat itu, masih mampu menunjukkan prestasi di tingkat
dunia meskipun menghadapi berbagai tantangan yang berat. Maka tidak
sepantasnya sebagai generasi penerus hanya berpangku tangan dan
bersenang-senang menikmati kue kemerdekaan. Padahal dibalik sana masih
banyak musuh yang mengintai dan akan masuk untuk menguasai kembali saat
kita lengah. Oleh karena itu dengan berpegang teguh pada Pancasila dan
UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita harus berbuat sesuatu
sebagaimana para pemimpin kita terdahulu sehingga Indonesia menjadi
bangsa yang disegani dan dihormati bangsa lain di dunia.
| 
0 Comments